Disbun Riau Usulkan Pabrik Biodiesel Dikelola Swasta

FB Rian Anggoro, 9 Juni 2009

  Pekanbaru, (ANTARA) - Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau mengusulkan agar pabrik biodiesel di Kabupaten Rokan Hulu dikelola pihak swasta, sebagai solusi untuk keberlanjutan pabrik yang hingga kini belum beroperasi meski sudah diresmikan pada Januari 2009.

  "Ada baiknya pabrik biodesel di Rokan Hulu dikelola perusahaan swasta karena akan mubazir kalau terlalu lama tidak beroperasi," kata Kasubdin Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Riau, Ferry HC Ernaputra kepada ANTARA di Pekanbaru, Selasa.

  Pabrik biodiesel di Rokan Hulu merupakan satu-satunya di kabupaten/kota di Riau, yang merupakan hasil kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lokasi pabrik berada di lahan seluas 4,5 hektare di Desa Tali Kumain, Kecamatan Tambusai, Rokan Hulu.

  Pabrik tersebut kini dikelola oleh Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya, dan memiliki kapasitas produksi 30 ton per hari untuk memproduksi BBM jenis solar dari hasil pengelolaan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

  Menurut Ferry pengelolaan pabrik biodesel oleh pihak swasta dapat mengatasi masalah biaya operasional yang tinggi dan kekurangan tenaga ahli yang hingga kini belum bisa diselesaikan.

  "Pengelolaan pabrik bisa diserahkan ke swasta dan menggunakan sistem bagi hasil dengan pemerintah daerah," ujarnya.

  Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya July Syam mengatakan pengolahan bahan bakar nabati belum bisa dilakukan karena pihaknya takut merugi mengingat nilai ekonomis biodiesel masih terlalu tinggi ketimbang harga solar dari olahan minyak bumi untuk dilempar ke pasar lokal.

  Ia mengaku BUMD itu juga tidak mau mengambil risiko kerugian dari pengoperasian pabrik di tengah harga CPO yang masih fluktuatif.

  "Pabrik ini sulit untuk beroperasi tanpa subsidi yang lebih besar dari pemerintah," ujarnya.

  Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu daerah sentra sawit terbesar di Riau. Diperkirakan luasan perkebunan kelapa sawit di daerah itu mencapai sekitar 500 ribu hektare dengan 42 persen lahan dikelola perusahaan dan sisanya dikelola oleh rakyat.

Pabrik Biodiesel di Riau Mangkrak

FB Rian Anggoro, 7 Juni 2009

  Pekanbaru, (ANTARA) - Pabrik biodiesel yang dikelola Perusahaan Daerah (Perusda), Rokan Hulu Jaya, di Kabupaten Rokan Hulu, Riau, hingga kini masih mangkrak karena belum beroperasi meski sudah diresmikan sejak Januari 2009.

  Direktur Utama Perusda Rokan Hulu Jaya, July Syam, kepada ANTARA di Pekanbaru, Minggu, mengatakan, pengolahan bahan bakar nabati belum bisa dilakukan karena pihaknya takut merugi. Sebabnya, lanjut July, nilai ekonomis biodiesel masih terlalu tinggi untuk dilempar ke pasar lokal tanpa bantuan subsidi dari pemerintah.

  "Pabrik dengan kapasitas produksi 30 ton per hari sudah ada, tapi belum beroperasi. Kalau pun dipaksakan dan dijual hasilnya, tidak akan tertutup dengan biaya produksi yang dikeluarkan," katanya.

  Menurut July Syam, pabrik yang berlokasi di lahan seluas 4,5 hektare di Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai, Rokan Hulu, itu bisa memproduksi BBM nabati jenis solar dari hasil pengolahan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Pihaknya mengaku tidak mau mengambil resiko kerugian dari pengoperasian pabrik di tengah harga CPO yang masih fluktuatif.

  "Perlu ada subsidi dari pemerintah untuk pengembangan industri biodiesel, kabarnya subsidi dari pemerintah sangat kecil," ujarnya.

  Ia menambahkan, sejauh ini, pabrik itu hanya mengoperasikan pengolahan tandan buah sawit milik petani setempat menjadi CPO.

  "Pengolahan CPO dari petani setempat jumlahnya juga masih sedikit," katanya.

  Pabrik biodiesel ini merupakan satu-satunya yang beroperasi di kabupaten/kota di RIau, yang merupakan hasil kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, selain dari pihak swasta. Berdirinya pabrik biodisel ini sesuai dengan Permendagri dan ESDM Nomor 32/2008 tentang pemanfatan bahan bakar untuk industri harus menggunakan 10 persen biodisel dan 90 persen solar.

  Anggaran pendirian pabrik tersebut dilakukan sharing budget antara APBN dan APBD Rohul tahun 2007. Untuk sarana pendukung seperti listrik, dan pembebasan lahan seluas 4,5 hektare dari APBD Rokan Hulu. Sedangkan, biaya produksi untuk mengasilkan biodisel diperkirakan mencapai Rp2.500 per satu liter.

  Sebelumnya, Bupati Rokan Hulu, Achmad, mengharapkan, keberadaan pabrik tersebut merupakan solusi karena anjloknya harga jual sawit petani nonplasma. Untuk bahan baku CPO, Rokan Hulu merupakan salah satu daerah sentra sawit terbesar di Riau. Diperkirakan, luasan perkebunan kelapa sawit di daerah itu mencapai sekitar 500 ribu hektare dengan sepertiga diantara merupakan sawit rakyat nonplasma.

http://www.antara-riau.com/home/berita_detail.php?bid=595

Tentang Kebun sawit K2I Disbun Tengah Ajukan Perbaikan Perda

Senin, 25 Mei 2009 14:10

Ada kabar bagus tentang Kebun Sawit K2I yang ‘di idam-idamkan’ oleh rakyat kecil. Karena saat ini Disbun tengah mengajukan perbaikan perda guna kembali menggarap program tersebut lebih intens.

Riauterkini-PEKANBARU- Tentang kelanjutan program kebun sawit K2I, Kadisbun Riau, M Yafis kepada Riauterkini Senin (25/5/09) mengatakan bahwa Disbun Riau akan menggarap program tersebut secara optimal. Jika berhasil, program tersebut dinilai akan dapat mensejahterakan masyarakat miskin di Riau.

“Kini kami tengah mengajukan berbagai perbaikan-perbaikan terhadap peraturan daerah (Perda) tentang program kebun K2I yang ada. Perbaikan meliputi tahun pembangunan dan lama pembangunan. Karena pada perda sebelumnya yang digabung dengan perda Dinas PU memiliki masa pembangunan yang berbeda. Jika PU hanya sampai 2008, maka kebun K2I sampai 2010,” terangnya.

Disinggung mengenai jumlah lahan yang akan dibangun perkebunan sawit, Yafis mengatakan bahwa saat ini sudah dilakukan inventarisir lahan perkebunan untuk program K2I. Jumlah lahan yang tersedia baru 1.700 hektar dari jumlah total seluas 10 ribu hektar yang ditargetkan selama 5 tahun.

Katanya, pengajuan tersebut sudah diserahkan kepada Biro hukum Pemprov Riau yang selanjutnya akan diserahkan kepada DPRD Riau untuk dibahas mengenai ketentuan hukum yang menjadi dasarnya. “Kita berharap akan dapat segera selesai dibahas agar dapat segera dialikasikan di lapangan,” katanya. ***(H-we)
http://www.riauterkini.com/usaha.php?arr=24401

Dampak Pembabatan Hutan, Greenpeace Tuding SM Berhutang Rp 48,5 Triliun Setahun

Senin, 25 Mei 2009 17:15

Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Sinar Mas Group dituding berhutan untuk perubahan iklim sebesar Rp 48,5 triliun setahun. Hal itu dampak dari pembabatan hutan di Sumatera.

Riauterkini-JAKARTA-Greenpeace hari ini meluncurkan laporan penelitian yang mengestimasi bahwa kegiatan perusakan lahan gambut oleh Sinar Mas Grup di Sumatera saja, melepaskan hingga 113 juta ton karbon dioksida, atau sama dengan total emisi CO2 Belgia pada 2005. 

Tiap tahun, Perusahaan itu berhutang 3,4 miliar Euro atau 48,5 triliun Rupiah, jika mengacu pada rata-rata harga 30 Euro per ton karbon (berdasarkan perhitungan Kyoto Phase II oleh lembaga riset pasar karbon terkemuka). 

Berdasarkan perhitungan Greenpeace, jika tidak ada tindakan segera, Konsesi Minyak Kelapa Sawit dan Kertas Sinar Mas Grup pada lahan gambut di Riau akan melepaskan emisi karbon dioksida sampai 2,26 miliar ton, setara dengan hutang perubahan iklim global hingga 97,4 triliun Rupiah.

Di Provinsi Riau, Sinar Mas menguasai lebih dari 780.000 hektar perkebunan minyak kelapa sawit dan kertas. The World Wide Fund for Nature (WWF) memperkirakan sejak 2001, 450.000 hektar hutan atau setara dengan luas pulau Lombok, telah dirusak oleh perusahaan Asia Pulp and Paper (APP) milik Sinar Mas Grup. 

"Berdasarkan analisa peta satelit, 52% perkebunan milik Sinar Mas Grup berada di lahan gambut. Berada di bawah hutan tropis, lahan gambut ini mengandung sekitar 35 miliar ton karbon. Penebangan hutan dan pembakaran hutan gambut ini melepaskan emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang sangat banyak, merupakan bom waktu bagi persoalan perubahan iklim," ujar Bustar Maitar, Jurukampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara. 

Selain di Riau, kegiatan penebangan dan pembakaran hutan serta ekspansi perkebunan minyak kelapa sawit Sinar Mas Grup juga menjadi ancaman serius bagi hutan dan masyarakat adat di Provinsi Lereh, Papua. Kegiatan Grup ini juga mengancam ekosistem di Taman Nasional Danau Sentarum Kalimantan Barat, yang masuk daftar Convention on Wetlands of International Importance (RAMSAR). 

"Yang lebih mengkhawatirkan adalah rencana ekspansi Sinar Mas," imbuh Bustar "Kepada publik perusahaan ini telah menyatakan akan melakukan ekspansi hingga 1,3 juta hektar di Papua dan Kalimantan untuk perkebunan minyak kelapa sawit baru. Tetapi yang publik tidak ketahui adalah Sinar Mas telah berencana membangun 2,8 miliar hektar perkebunan sawit di Papua, yang menurut temuan Greenpeace lebih dari dua kali lipat kepemilikan tanah Sinar Mas saat ini." 

"Perubahan iklim telah menjadi ancaman terbesar masa depan bumi. Jika kita tidak menghentikan penebangan hutan yang tidak bertanggung jawab ini, maka kemajuan yang dicapai dalam perang mengatasi perubahan iklim menjadi kurang berarti. China, sebagai salah satu negara yang paling terkena dampak perubahan iklim, juga akan ikut menderita. Greenpeace menuntut Sinar Mas Grup untuk segera menghentikan kejahatan iklim mereka yakni merusak lahan gambut dan hutan untuk perkebunan minyak kelapa sawit mereka," Liu Shangwen, Jurukampanye Hutan Greenpeace China, menyimpulkan. 

Sebagai catatan, analisa berdasarkan beberapa set data. Batas Konsesi Minyak Kelapa Sawit berdasarkan FWI (2006; peatland distribution maps based on Wahyunto et al (2006); Data Konsesi Hutan Pulp APP and APRIL yang didapat Greenpeace. Annual emissions for palm oil development on peatland (170t CO2e/ha) and for pulpwood development on peatland (280t CO2e/ha) are based on figures provided by Rieley et al (2008).Belgiums total national CO2 emissions in 2005 is 184 million tons. Source: WRI 2008.***(rls)

http://www.riauterkini.com/lingkungan.php?arr=24406

Kenaikan Harga CPO Dongkrak Harga Migor ‘Minyak Kita’

Selasa, 12 Mei 2009 12:20

Naiknya harga CPO di pasar dunia mendongkrak harga minyak goreng ‘Minyak Kita’ di pasar lokal. Padahal, minyak goreng ‘Minyak Kita’ merupakan CSR perusahaan industri sawit.

Riauterkini-PEKANBARU-Kasubdin Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Riau, Hamsani Rachman kepada Riauterkini selasa (12/5/09) mengatakan bahwa sesuai dengan hasil rapat di Kementrian Koordinator Bidang Ekuin beberapa waktu berselang mengenai minyak goreng ‘Minyak Kita’, menghasilkan keputusan bahwa harga Minyak Kita naik Rp 1000 perKg-nya.

Kenaikan harga Minyak Kita yang merupakan perwujudan CSR dari perusahaan industri sawit disebabkan karena naiknya harga CPO di pasar internasional. Kenaikan harga CPO di pasar internasional membuat pengusaha industri sawit ‘ikut’ menaikkan harga minyak goreng bersubsdi Minyak Kita. Jika tidak, terlalu banyak jumlah CSR yang mereka distribusikan kepada masyarakat.

“Naiknya harga minyak goreng bersubsidi Minyak Kita yang disebabkan karena naiknya harga CPO di pasar internasional menjadi keluhan para pengusaha industri sawit. Karena dengan naiknya harga CPO, berarti menambah ‘jumlah harga’ yang didistribusikan melalui CSR. Karena untuk mengurangi kapasitas minyak goreng yang digelontorkan tidak bisa. Jadi satu-satunya jalan menaikan harga dari Rp 6000 menjadi Rp 7000,” terangnya.

Disinggung mengenai kesepakatan perusahaan industri sawit dengan Menteri Perdagangan RI, Hamsani menegaskan bahwa kesepakatan yang ada hanya pihak perusahaan mensubsidi harga jual minyak goreng dengan dana CSR. “Jadi tidak ada tata niaga dalam hal ini. Mengenai harga, tentunya masih erat kaitannya dengan mekanismen pasar. Ketika harga CPO naik, nilai CSR tetap, maka jumlah subsidi berkurang,” terangnya. ***(H-we)