Karet Turun, Harga TBS Sawit Riau Tertinggi di Sumatera

Selasa, 25 Agustus 2009 16:54

Dua komoditas perkebunan Riau mengalami beda nasib dalam masalah harga pekan ini. Jika getah karet turun tipis, maka harga TBS sawit di Riau naik dan menjadi yang tertinggi di Sumatera.

Riauterkini-PEKANBARU- Trand positif dua komoditas perkebunan unggulan di Riau hanya berlanjut untuk tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Sementara harga getah turun tipis. Berdasarkan informasi Gabupagan Pengusaha Karet Indonesia (Gapki) Riau, harga getah karet pekan ini turun menjadi Rp 14.500 perkilogram, dari semula Rp 14.750 perkilogram.

Sementara untuk TBS sawit pekan ini sebenarnya hanya mengalami kenaikan tipis, yakni berkisar Rp 15,22 perkilogra, meski demikian, kenaikan tersebut menempatkan harga TBS sawit di Riau menjadi yang tertinggi di Sumatera.

"Pekan ini harga TBS kelapa sawit kembali naik. Meskipun tipis, namun menjadikan harga TBS kita tertinggi di Sumatera," ujar Kasubdin Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Riau Fery CH Putra kepada riauterkini usai memimpin rapat penetapan harga TBS kelapa sawit di kantornya, Selasa (25/8/09). 

Sedangkan untuk TBS dari tanaman dengan usia dibawah 10 tahun, harganya sebagai berikut: usia 3 tahun Rp 1.007,15 perkilogram, usia 4 tahun Rp 1.126,06 perkilogram, usia 5 tahun Rp 1.205,54 perkilogram, usia 6 tahun Rp 1.239,76 perkilogram, usia 7 tahun Rp 1.287,45 perkilogram, usia 8 tahun Rp 1.327,50 perkilogram dan usia 9 tahun Rp 1.369,35 perkilogram.

Kenaikan harga TBS kelapa sawit di Riau tak lepas dari membaiknya harga CPO di pasar dunia yang berkisar Rp 6.757,03 perkilogram dan kernel pada kisaran Rp 2.790,51 perkilogram.***(mad)

Ratusan Ribu Hektar Kebun Sawit di Riau Tanpa HGU

Rabu, 26 Agustus 2009 13:30

Keberadaan 1.7 juta hektar kebun kelapa sawit di Riau tak sekedar mendatang keunggulan daerah, tapi juga masalah, karena ratusan ribu hektar di antaranya tanpa HGU.

Riauterkini-PEKANBARU- Kepala Dinas Perkebunan Riau Muhammad Yafiz mengungkapkan banyaknya perusahaan perkebunan kelapa sait di Provinsi Riau yang membuka kebun melebihi izin Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki. Kondisi tersebut sangat merugikan daerah. Baik dari aspek penerimaan, maupun aspek tanah sebagai aset daerah.

“Sangat banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang membuka kebun melebihi HGU yang dimilikinya. Inilah yang kita sedang rancang penertibannya,” ujar Yafiz saat berbincang dengan riauterkini di kantor Gubernur Riau, Rabu (26/8/09). 

Dipaparkan Yafiz, dari sekitar 225 perusahaan perkebunan yang mengantongi HGU, diperkirakannya sektiar 60 persen membuka kebun melebihi luas HGU. Dari total luas kebun kelapa sawit di Riau 1.7 juta hektar, diperkirakan sekitar 20 persennya ditanam di lahan yang berada di luar areal HGU. 

Sebagai contoh Yafis menyebut PTPN V dengan kebun seluas 2.800 hektar di Sinamanenek, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. “Kebun itu terbukti ditanam di luar HGU dan sekarang bersengketa dengan masyarakat. Meskipun BPN (Badan Pertanahan Nasional.red) dan Menteri BUMN menyatakan kebun tersebut ilegal, namun sampai saat ini belum jelas penyelesaiannya sampai sekarang,” keluhnya. 

Dijelaskan Yafiz, pihaknya saat ini tengah merancang penertiban kelapa sawit yang ditanam di luar HGU, hanya saja regulasi menjadi hambatan paling besar. Pasalnya, Dinas Perkebunan bukan merupaka intansi terkait dalam proses perizinan pembukaan perkebunan. “Izinnya lewat BPN dan langsung ke Jakarta setelah dari kabupaten. Jadi tidak melalui kita. Kita hanya menerima laporan data,” tuturnya. 

Meski demikian, lanjut Yafiz, pihanya telah memulai dengan langkah presuasif. “Secara bertahap kita sudah mulai memanggil perusahaan-perusahaan bersangkutan untuk kita cek kebenaran datanya. Selanjutnya pada 2010 mendatang kita akan usulan program penertibannya,” demikian penjelasan Yafiz.***(mad)

http://www.riauterkini.com/usaha.php?arr=25700

Muncul Gagasan Ranperda Pajak Kelapa Sawit

Rabu, 29 Juli 2009 08:46

Potensi kebun kelapa sawit Riau terbesar di Indonesia, namun potensi itu tak memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah. Karena itu muncul gagasan Ranperda pajak kelapa sawit.

Riauterkini-PEKANBARU-Besarnya potensi kebun sawit di Provinsi Riau, hingga kini belum memberikan kontribusi sebagai pemasukan asli daerah. DPRD Riau dalam hal ini Komisi B, merancang Ranperda terhadap pajak hasil perkebunan Sawit, dalam hal ini untuk ekspor. Komisi B melihat potensi pajak ekspor dibidang perkebunan ini sudah dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Selatan. 

Hal ini dikemukakan Anggota Komisi B DPRD Riau, Syamsul Hidayah Kahar kepada wartawan, kemarin. Pajak ekspor akunya memang terganjal oleh undang-undang dimana daerah tidak boleh memungut pajak ekspor. Namun peluang itu tetap ada sebagai pemasukan daerah yaitu retribusi sertifikasi kualitas. 

‘’Di Sulsel, celah seperti ini dilakukan mereka sehingga tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Mereka bangun laboratorium sertifikasi, lalu setiap ekspor Kakao harus lulus laboratorium sertifikasi kualitas yang ditarik retribusinya. Hanya Rp40 per kilogram dikenakan, namun hasilnya menyumbang PAD sampai Rp80 miliar,’’ terangnya. 

Potensi ini akan sangat besar di Riau lanjut Syamsul mengingat selama ini CPO yang dieskpor, daerah tidak mendapatkan apa-apa. Nantinya setelah Ranperda disahkan, akan dibangun laboratorium uji sertifikasi kualitas yang dikenakan retribusi. 

‘’Berapa banyak CPO yang diekspor dari Riau dan bila dikenakan retribusi tersebut, bisa menyumbang pendapatan yang cukup besar bagi Riau. Tapi kita harus mengeluarkan modal membangun laboratorium sertifikasi. Kita sedang siapkan Ranperdanya setelah studi banding ke Sulawesi Selatan pekan lalu,’’ tuturnya.***RPO

http://www.riauterkini.com/politik.php?arr=25337

Disbun Riau Usulkan Pabrik Biodiesel Dikelola Swasta

FB Rian Anggoro, 9 Juni 2009

  Pekanbaru, (ANTARA) - Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau mengusulkan agar pabrik biodiesel di Kabupaten Rokan Hulu dikelola pihak swasta, sebagai solusi untuk keberlanjutan pabrik yang hingga kini belum beroperasi meski sudah diresmikan pada Januari 2009.

  "Ada baiknya pabrik biodesel di Rokan Hulu dikelola perusahaan swasta karena akan mubazir kalau terlalu lama tidak beroperasi," kata Kasubdin Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Riau, Ferry HC Ernaputra kepada ANTARA di Pekanbaru, Selasa.

  Pabrik biodiesel di Rokan Hulu merupakan satu-satunya di kabupaten/kota di Riau, yang merupakan hasil kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lokasi pabrik berada di lahan seluas 4,5 hektare di Desa Tali Kumain, Kecamatan Tambusai, Rokan Hulu.

  Pabrik tersebut kini dikelola oleh Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya, dan memiliki kapasitas produksi 30 ton per hari untuk memproduksi BBM jenis solar dari hasil pengelolaan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

  Menurut Ferry pengelolaan pabrik biodesel oleh pihak swasta dapat mengatasi masalah biaya operasional yang tinggi dan kekurangan tenaga ahli yang hingga kini belum bisa diselesaikan.

  "Pengelolaan pabrik bisa diserahkan ke swasta dan menggunakan sistem bagi hasil dengan pemerintah daerah," ujarnya.

  Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya July Syam mengatakan pengolahan bahan bakar nabati belum bisa dilakukan karena pihaknya takut merugi mengingat nilai ekonomis biodiesel masih terlalu tinggi ketimbang harga solar dari olahan minyak bumi untuk dilempar ke pasar lokal.

  Ia mengaku BUMD itu juga tidak mau mengambil risiko kerugian dari pengoperasian pabrik di tengah harga CPO yang masih fluktuatif.

  "Pabrik ini sulit untuk beroperasi tanpa subsidi yang lebih besar dari pemerintah," ujarnya.

  Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu daerah sentra sawit terbesar di Riau. Diperkirakan luasan perkebunan kelapa sawit di daerah itu mencapai sekitar 500 ribu hektare dengan 42 persen lahan dikelola perusahaan dan sisanya dikelola oleh rakyat.

Pabrik Biodiesel di Riau Mangkrak

FB Rian Anggoro, 7 Juni 2009

  Pekanbaru, (ANTARA) - Pabrik biodiesel yang dikelola Perusahaan Daerah (Perusda), Rokan Hulu Jaya, di Kabupaten Rokan Hulu, Riau, hingga kini masih mangkrak karena belum beroperasi meski sudah diresmikan sejak Januari 2009.

  Direktur Utama Perusda Rokan Hulu Jaya, July Syam, kepada ANTARA di Pekanbaru, Minggu, mengatakan, pengolahan bahan bakar nabati belum bisa dilakukan karena pihaknya takut merugi. Sebabnya, lanjut July, nilai ekonomis biodiesel masih terlalu tinggi untuk dilempar ke pasar lokal tanpa bantuan subsidi dari pemerintah.

  "Pabrik dengan kapasitas produksi 30 ton per hari sudah ada, tapi belum beroperasi. Kalau pun dipaksakan dan dijual hasilnya, tidak akan tertutup dengan biaya produksi yang dikeluarkan," katanya.

  Menurut July Syam, pabrik yang berlokasi di lahan seluas 4,5 hektare di Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai, Rokan Hulu, itu bisa memproduksi BBM nabati jenis solar dari hasil pengolahan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Pihaknya mengaku tidak mau mengambil resiko kerugian dari pengoperasian pabrik di tengah harga CPO yang masih fluktuatif.

  "Perlu ada subsidi dari pemerintah untuk pengembangan industri biodiesel, kabarnya subsidi dari pemerintah sangat kecil," ujarnya.

  Ia menambahkan, sejauh ini, pabrik itu hanya mengoperasikan pengolahan tandan buah sawit milik petani setempat menjadi CPO.

  "Pengolahan CPO dari petani setempat jumlahnya juga masih sedikit," katanya.

  Pabrik biodiesel ini merupakan satu-satunya yang beroperasi di kabupaten/kota di RIau, yang merupakan hasil kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, selain dari pihak swasta. Berdirinya pabrik biodisel ini sesuai dengan Permendagri dan ESDM Nomor 32/2008 tentang pemanfatan bahan bakar untuk industri harus menggunakan 10 persen biodisel dan 90 persen solar.

  Anggaran pendirian pabrik tersebut dilakukan sharing budget antara APBN dan APBD Rohul tahun 2007. Untuk sarana pendukung seperti listrik, dan pembebasan lahan seluas 4,5 hektare dari APBD Rokan Hulu. Sedangkan, biaya produksi untuk mengasilkan biodisel diperkirakan mencapai Rp2.500 per satu liter.

  Sebelumnya, Bupati Rokan Hulu, Achmad, mengharapkan, keberadaan pabrik tersebut merupakan solusi karena anjloknya harga jual sawit petani nonplasma. Untuk bahan baku CPO, Rokan Hulu merupakan salah satu daerah sentra sawit terbesar di Riau. Diperkirakan, luasan perkebunan kelapa sawit di daerah itu mencapai sekitar 500 ribu hektare dengan sepertiga diantara merupakan sawit rakyat nonplasma.

http://www.antara-riau.com/home/berita_detail.php?bid=595